Kasus Mafia Tanah Merajalela, Begini Solusi Kementerian ATR/BPN

CERDASBELANJA.ID – Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan kasus mafia tanah yang menimpa aktris Nirina Zubir dan keluarganya.

Diketahui, Nirina dan keluarga diketahui menjadi korban penggelapan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian aset diperkirakan mencapai Rp17 miliar.

Tersangka dari kasus mafia tanah ini, adalah asisten rumah tangga (ART) dari ibunda Nirina. Saat ini, kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kejahatan Pertanahan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (17/11).

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam mengatasi kejahatan pertanahan, khususnya yang dilakukan oleh para mafia tanah.

"Kami punya komitmen dalam memberantas mafia tanah. Melalui dukungan luar biasa dari KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, dan Kepolisian dalam memperbaiki administrasi pertanahan, bersama kita ciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum," kata Sofyan.

Baca Juga: 5 Cara Riset Tampilan Produk ala Tokopedia, Hadirkan Pengalaman Ramah Pengguna

Sofyan mengatakan, selain dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN juga terus memperbaiki sistem dan administrasi pertanahan.

Hal ini, diupayakan guna mencegahnya modus mafia tanah, yaitu dengan melakukan digitalisasi data pertanahan.

"Kita telah mendigitalkan dokumen pertanahan lebih dari 2,8 miliar dokumen yang tersebar di seluruh kantor pertanahan di Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Tanah Junimart Girsang menuturkan, Panja Pemberantasan Mafia Tanah yang dibentuk 23 Maret 2021, merupakan salah satu upaya bersama pemerintah dalam memberantas mafia tanah.

"Panja ini dibentuk dalam rangka tidak hanya menampung, tetapi juga membuka ruang komunikasi kepada aparat penegak hukum maupun Kementerian ATR/BPN," tuturnya.