Pastikan Stok Pangan Aman Selama Ramadhan, Pemprov DKI Jakarta Kolaborasi dengan Sejumlah Lembaga

Di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Riau.

Kerja sama ini, dilakukan untuk penyediaan beberapa komoditas seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, cabai, bawang, dan gula.

Pemprov DKI Jakarta melalui TPID dan Satgas Pangan, senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan melalui dua cara.

Pertama, menyiapkan Platform Digital Pemantauan Harga, yaitu Info Pangan Jakarta (IPJ). IPJ memberikan informasi perkembangan harga pangan harian, sebanyak 37 komoditas dari 48 lokasi pasar.

Masyarakat juga bisa mengetahui informasi harga pangan, melalui fitur JakPangan yang ada di super aplikasi JAKI.

“Melalui platform tersebut, masyarakat dapat langsung memantau perkembangan harga pangan strategis. Bagi Pemprov DKI Jakarta, melalui informasi ini dapat segera melakukan intervensi apabila terjadi kenaikan harga signifikan,” imbuh Eli.

Kedua, TPID Provinsi DKI Jakarta secara rutin melakukan rapat mingguan tentang perkembangan harga pangan dan bahan penting lainnya, serta antisipasi yang diperlukan untuk mengendalikan harga.

Baca Juga: Cerita Rokib, Nelayan Pesisir yang Sukses Buka Peluang Ekonomi Baru Lewat Digitalisasi Shopee

Selain itu, DKPKP Provinsi DKI Jakarta juga melakukan perhitungan prognosa kebutuhan pangan masyarakat.

Di antaranya melalui analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), serta membangun Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) yang memuat informasi tentang stok dan harga pangan di tingkat distributor, konsumen, dan daerah produsen.

“Masyarakat dapat memperoleh bahan pangan yang terjangkau dan berkualitas di 121 gerai Pasar Jaya, Meat Shop Dharma Jaya, dan Pasar Induk Beras Cipinang. Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, untuk melakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan penimbunan bahan pangan,” jelas Eli.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang beredar di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha.