Cegah Jakarta Tenggelam, Pemerintah Bangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Di dalam rangka percepatan proyek tersebut, Kemendagri telah melakukan fasilitasi melalui rangkaian pembahasan bersama, antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami juga akan memberikan bantuan, dalam bentuk dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Nota Kesepakatan tersebut, dalam rangka pencapaian SPM melalui penyediaan air bersih sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2014," kata Tito.

Sejalan dengan pengembangan infrastruktur SPAM, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pelarangan pengambilan air tanah di wilayah yang telah dilayani jaringan perpipaan PAM JAYA.

Baca Juga: Grab Bisa Diakses dari Aplikasi JakLingko, Hadirkan 5 Fitur Unggulan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah. Kebijakan ini, ditujukan untuk mengurangi laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) di DKI Jakarta.

"Tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100% akses layanan air minum perpipaan, dan kami berterima kasih kepada pemerintah terkait yang berkomitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air minum, sekaligus solusi bagi pencegahan penurunan muka tanah di Jakarta,” tutup Anies. (*)