CERDASBELANJA.ID – Masyarakat yang masuk ke golongan menengah ke atas wajib perketat uang belanja karena bakal ada kelas BPJS Kesehatan khusus orang kaya.
Hal ini, hadir sejalan dengan banyaknya beban belanja pengobatan BPJS Kesehatan dari para orang kaya.
Mengutip dari Kompas.com, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan kalau BPJS Kesehatan selama ini harus menanggung beban pengobatan orang-orang yang tergolong kaya.
Untuk itu, ke depannya Kemenkes akan membentuk kelas BPJS Kesehatan tersendiri khusus untuk peserta dari golongan ekonomi menengah ke atas.
Pada tahap awal, kelas yang ada saat ini, yakni kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan dihapus total. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) jaminan kesehatan nasional (JKN).
Sementara itu, untuk kalangan orang kaya, dibuat kelas khusus bernama kelas 1. Tentunya dengan iuran lebih besar dengan imbalan layanan fasilitas yang lebih baik.
"BPJS Kesehatan mau dibikin sustainable memang kelasnya harus standar dan 1. Pasalnya, selama ini kita layani seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan (konsep) universal health coverage (semua penduduk mendapatkan layanan kesehatan)," tutur Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes yang disiarkan secara virtual, Rabu (23/11).
Budi mengatakan, program BPJS Kesehatan idealnya tidak terbagi dalam kelas-kelas seperti sekarang.
Pasalnya, kelas-kelas yang ada selama ini memberi peluang bagi orang kaya untuk memanfaatkan BPJS Kesehatan yang seharusnya untuk orang kurang mampu.
Untuk itu, bagi peserta BPJS Kesehatan dari kalangan menengah ke atas, iuran BPJS Kesehatan bisa dikombinasikan dengan asuransi swasta, sehingga manfaat tambahan yang didapat juga lebih banyak.
"Untuk nasabah-nasabah yang kaya harusnya menambah dengan kombinasi iuran jaminan sosial BPJS Kesehatan dengan (asuransi) swasta, dan yang bersangkutan harus bayar sendiri," kata Budi.
Baca Juga: Cara Bayar BPJS pakai AstraPay, Modal HP Semudah Belanja Online
Budi melanjutkan, "Sedang yang miskin itu dibayarkan pemerintah, sehingga dengan demikian memastikan BPJS Kesehatan tidak kelebihan bayar dan kelebihan bayarnya tidak diberikan ke orang-orang yang seharusnya tidak dibayar (dari BPJS Kesehatan)."
Budi menyampaikan, sering kali dirinya mendengar banyak orang kaya yang mendapatkan perawatan kesehatan dari layanan BPJS Kesehatan.
Imbasnya, jelas Budi, hal itu yang mengakibatkan keuangan BPJS Kesehatan bisa negatif. Oleh karena itu, pemerintah akan mengombinasikan asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan bagi masyarakat golongan mampu.
Menurut Budi, mendeteksi peserta BPJS Kesehatan dari golongan kaya raya sebenarnya cukup mudah.
Hanya bermodalkan nomor NIK KTP, bisa ditelusuri pengeluaran kartu kredit hingga tagihan listrik rumahnya.
Semakin kaya orang, semakin banyak pengeluaran yang terdeteksi. Menurut dia, tak seharunya mereka yang termasuk golongan kaya raya ikut menikmati layanan kesehatan tidak membebani BPJS Kesehatan.
"Saya sendiri nanti mau ngomong sama Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan), saya mau lihat 1.000 orang yang expense-nya di BPJS, saya mau tarik datanya," kata Budi.
Budi menambahkan, "Saya mau lihat tagihan PLN bayarnya berapa kVA (kilovolt ampere), kalau kVA-nya sudah di atas 6.600, ya pasti itu adalah orang yang salah (tidak seharusnya).”
Meski dinilai kurang etik, lanjut Budi, perilaku orang kaya yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan tak sepenuhnya melanggar aturan. Lantaran memang layanan di BPJS Kesehatan belum mengakomodasi untuk semua kalangan ekonomi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, "Menkes Sebut Bakal Ada BPJS Kesehatan Khusus untuk Orang Kaya."